 |
| Aksi Damai APDESI Pesbar ke Gedung DPRD Setempat, Senin (11/2). |
Radarpesbar.com – Sekitar seribu lebih massa yang tergabung dalam Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pesisir Barat (Pesbar) Peratin, aparatur pekon dan masyarakat di seluruh pekon se Kabupaten setempat, ngelurug ke gedung kantor DPRD Pesbar, Senin (11/2).
Aksi damai itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian serta anggota Satpol PP-Damkar. Rombongan massa yang dikoordinir ketua APDESI Kabupaten Pesbar melakukan aksi long march dari lapangan Labuhan Jukung menuju kantor DPRD setempat.
Dalam orasinya Koordinator Lapangan, Arief Mufti, menyampaikan beberapa poin tuntutan terhadap DPRD Pesbar yakni agar ketua DPRD Pesbar Piddinuri minta maaf kepada APDESI yang disampaikan melalui media cetak terkait laporan DPRD ke BPK yang di share ke media sosial (medsos).
Aksi damai itu mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian serta anggota Satpol PP-Damkar. Rombongan massa yang dikoordinir ketua APDESI Kabupaten Pesbar melakukan aksi long march dari lapangan Labuhan Jukung menuju kantor DPRD setempat.
Dalam orasinya Koordinator Lapangan, Arief Mufti, menyampaikan beberapa poin tuntutan terhadap DPRD Pesbar yakni agar ketua DPRD Pesbar Piddinuri minta maaf kepada APDESI yang disampaikan melalui media cetak terkait laporan DPRD ke BPK yang di share ke media sosial (medsos).
Kemudian, menuntut anggaran DPRD di audit ulang, seperti kegiatan reses yang diduga fiktif, selain itu permintaan massa juga menuntut agar ketua DPRD Pesbar turun, serta mempertanyakan kinerja DPRD Pesbar. Massa juga meminta agar ketua DPRD pesbar dapat menemui massa di halaman gedung DPRD.
Meski sempat terjadi aksi saling dorong, perwakilan massa dalam hal ini ketua APDESI di 11 Kecamatan dan pengurus APDESI Kabupaten akhirnya di mediasi oleh DPRD Pesbar untuk melakukan negosiasi membahas persoalan tuntutan aksi damai. Sayangnya, negosiasi itu tertutup dan tidak dapat diliput oleh media.(yayan/d1n)
Meski sempat terjadi aksi saling dorong, perwakilan massa dalam hal ini ketua APDESI di 11 Kecamatan dan pengurus APDESI Kabupaten akhirnya di mediasi oleh DPRD Pesbar untuk melakukan negosiasi membahas persoalan tuntutan aksi damai. Sayangnya, negosiasi itu tertutup dan tidak dapat diliput oleh media.(yayan/d1n)
Selengkapnya Baca Radar Lambar-Radar Pesbar Edisi Cetak Selasa 12 Februari 2019.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar