 |
| Rapat Paripurna Dalam Rangka Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Pesisir Barat Terhadap Nota Pengantar RAPBD Tahun Anggaran 2019, Pada Rabu (31/10). |
Radarpesbar.com – Empat fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyoroti usulan penganggaran pembangunan gedung kantor Bupati dan satuan Kerja Perangkat D5aerah (SKPD) pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Pesisir Barat tahun anggaran 2019.
BACA JUGA : Jalinbar Mandiri Sejati Kembali Putus
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Basis Efendi, mengatakan Fraksinya memandang perlu ditinjau kembali penganggaran pembiayaan lanjutan pembangunan gedung kantor bupati dan SKPD pada tahun 2019 itu. Pasalnya, besaran dana yang telah di anggarkan pada tahun anggaran 2017 dan 2018 mencapai Rp185 milyar.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Basis Efendi, mengatakan Fraksinya memandang perlu ditinjau kembali penganggaran pembiayaan lanjutan pembangunan gedung kantor bupati dan SKPD pada tahun 2019 itu. Pasalnya, besaran dana yang telah di anggarkan pada tahun anggaran 2017 dan 2018 mencapai Rp185 milyar.
“Berkenaan dengan hal ini perlu kajian mendalam tentang usulan anggaran kegiatan itu,” ungkapnya saat menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2019 di gedung Dharmawanita Setdakab setempat, Rabu (31/10).
Hal senada juga disampaikan April Lizwar dari fraksi Demokrat, pembangunan pekantoran pemerintahan daerah Kabupaten Pesisir Barat telah disepakati dan rencanakan selama dua tahun anggaran yaitu tahun jamak 2017 sampai 2018, saat ini proses pembangunannya sedang dilaksanakan oleh PT.Nidya Karya, dengan tanggal kontrak 6 Juli 2017 dan waktu pelaksanaannya selama 510 hari.
“Tapi kita melihat penyelesaian pembangunan gedung itu tidak akan mungkin bisa diselesaikan tepat waktu hingga November atau akhir tahun anggaran 2018 ini,” katanya.
Dikatakannya, hal itu menunjukkan target pembangunan tidak berjalan sesuai rencana yang telah disepakati bersama. Maka dalam kesempatan tersebut, Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Pesisir Barat mempertanyakan sudah berapa persen progress pekerjaan pembangunan kantor bupati atau kantor pusat pemerintahan itu.(yayan/d1n)
Selengkapnya Baca Radar Lambar-Radar Pesbar Edisi Cetak Kamis 1 November 2018
Tidak ada komentar:
Posting Komentar